NESIAPOS, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato dalam sidang tahunan bersama MPR RI/DPR RI/DPD RI dengan mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku, Rabu (16/8/2023). Dalam pidato tersebut Jokowi sempat menyentil soal caci maki dan kritik yang dialamatkan kepada dirinya.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawwala menyampaikan bahwa pidato Presiden Joko Widodo memberi makna tersurat kepada publik bahwa dirinya adalah sosok yang besar hati dan sangat mencintai Indonesia.
Dalam rilis yang diterima awak media, Dzulfikar menyampaikan empat hal. "Pertama, Presiden Joko Widodo menanggapi tuduhan, cacian, berita miring yang menyerang pribadinya dengan cara memaafkan, alih-alih membuat laporan ke polisi. Inilah wujud kebesaran hati Presiden Joko Widodo," tutur Dzulfikar.
Dia menegaskan, jawaban yang diberikan kepada Presiden Jokowi di pidato tahunan ini, memberikan gambaran bahwa Jokowi tidak anti kritik. "Namun segala tuduhan, fitnah itu sangat disayangkan karena memudarnya sikap santun dan budi pekerti bangsa Indonesia," ungkapnya.
Kedua, kata dia, Jokowi ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah dikerjakan selama ini bagian dari perwujudan Indonesia maju, Indonesia emas, dan meletakkan Indonesia di kancah internasional.
"Kepercayaan internasional terhadap Indonesia adalah wujud dari diperhitungkannya Indonesia dalam kancah internasional. Pembangunan infrastruktur harus ikut didorong dengan penguatan Sumber Daya Manusia Indonesia," tegas Dzulfikar.
Ketiga, lanjut dia, mengenai hilirisasi adalah keberanian Indonesia dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara lima besar yang memiliki kekuatan ekonomi global.
Hilirisasi, jelasnya, memberikan nilai tambah ekonomi dan pemasukan keuangan negara. Nilai tambah atas hilirisasi itu, akan mampu menaikkan pendapatan perkapita berkali lipat dalam dalam kurung waktu 5-10 tahun ke depan. Hal ini akan mendorong Indonesia menjadi negara maju.
"Keempat, Presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Artinya politik yang dikedepankan oleh sosok presiden adalah politik kebangsaan bukan politik sektoral atau politik pragmatis," kata dia.
Maka, dia menjelaskan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi tepat bahwa capres dan cawapres adalah kewenangan partai politik atau koalisi partai politik, bukan presiden.
Hal ini, menurut Dzulfikar, menjadi bantahan secara langsung atas tuduhan presiden ikut cawe-cawe dalam penentuan capres dan cawapres.
"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah wujud kecintaan pada bangsa dan negara Indonesia," ungkap dia.
0 Komentar